Jumat, 15 November 2019
Menteri Sosial, Juliari P Batubara meminta percepatan realisasi penyaluran bantuan sosial tahun 2019 berjalan dengan baik. Juliari pun mengingatkan pentingnya peran berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dalam mensukseskan penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Jika bantuan telah terealisasi harapannya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat merasakan manfaatnya. Di sini, peran pemerintah daerah sangat penting agar realisasi penyaluran bansos berjalan baik,” kata Juliari dalam keterangan tertulisnya.
Peran pemda dalam pemutakhiran data sendiri diatur dalam Pasal 8 dan 9 UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Hasil verifikasi dan validasi diusulkan masuk ke dalam DTKS periode selanjutnya sesuai Permensos Nomor 28 Tahun 2017 dan Permensos Nomor 5 Tahun 2016.
“Data yang tepat akan menjamin terwujudnya ketepatan dan kesesuaian penyaluran bansos kepada penerima manfaat,” ujar Juliari.
Hal itu disampaikan Juliari dalam Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II Tahun 2019 di Denpasar, Bali.
Turut hadir dalam acara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Kepala Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial Syahabuddin, Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II I Wayan Wirawan, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Sosial.
Dalam kesempatan itu, Juliari menyerahkan secara simbolis bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Total bantuan senilai Rp118,45 miliar.