Latar Belakang

  • Menurunnya fungsi tubuh yang menyebabkan kurangnya kemampuan lanjut usia tersebut dalam memenuhi kebutuhan sendiri
  • Bergesernya nilai dari keluarga besar ( Extended Family ) menjadi keluarga kecil/inti ( nuclear family )
  • Pada Era globalisasi banyak anggota keluarga yang bekerja, sehingga keluarga/lingkungan kurang mempunyai waktu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para lanjut usia

 

Pengertian UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma

  • Adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki tugas dan fungsi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial
  • UPT PSRLU adalah Panti Sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi lanjut usia miskin/terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat di dalam panti

Landasan Hukum

  • Undang – undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
  • Undang – undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  • Keputusan Menteri Sosial RI No : 4/PRS-3/KPTS/2007  tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Panti
  • Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 66 tahun 2017 tentang Pembentukan  UPT PSRLU “Mustika Dharma” Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Strategis

  • Terwujudnya Pelayanan Sosial lanjut Usia di UPT PSRLU “Mustika Dharma” Prov. Kalbar melalui berbagai program sesuai dengan standarisasi  pelayanan
  • Tersusunnya kebijakan dan perencanaan program dan Kegiatan yang efesien dan efektif
  • Terciptanya manajemen tata kelola penyelenggaraan pelayanan sosial dalam panti yang akuntabel, transparan dan efesien

Program Pelayanan di UPT PSRLU Mustika Dharma

  • Program Reguler

Program ini menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi para lanjut usia yang berasal dari keluarga kurang mampu dan mengalami keterlantaran ( lanjut usia pada program ini ditampung di asrama )

Jenis Pelayanan yang diberikan :

Pemenuhan kebutuhan fisik, Bimbingan Sosial, Bimbingan Fisik, Kesehatan, Bimbingan Psikosial, Bimbingan Mental Spiritual dan kerohanian, Bimbingan Ketrampilan, Bimbingan Rekreasi dan Hiburan serta Terminasi ( pemakaman dan diambil keluarga )

Ket : Penghuni Panti tahun 2019 ( 50 Orang Lanjut Usia)

Tahap Pelayanan Dalam Panti

A. Tahap pendekatan Awal

  • Sosialisasi Program :

Lanjut Usia, Keluarga, Masyarakat, Instansi terkait, Organisasi Sosial dan Dunia Usaha

  • Identifikasi dan Seleksi :

Menyusun dan mengisi formulir, Melakukan Seleksi dan Registrasi, Pembahasan Kasus, Penerimaan / Penolakaan, membuat laporan

  • Penerimaan dan Registrasi

Melengkapi data, membuat pernyataan

B. Tahap Pengungkapan dan Pemahaman

  • Pengumpulan Data
  • Pengolahan dan seleksi verifikasi data
  • Analisa data
  • Penentuan kebutuhan penerima pelayanan

C. Tahap Perencanaa Program Pelayanan

  • Penetapan tujuan pelayanan
  • Penetapan jenis pelayanan yang dibutuhkan
  • Penetapan potensi dan sumber sumber yang dibutuhkan
  • Penetapan waktu pelaksanaan Rencana Program Pelayanan sosial lanjut usia dan keluarganya

D. Tahap Pelaksanaan

  • Bimbingan Fisik dan Kesehatan
  • Bimbingan Mental dan Psikososial ( kepekaan masalah sosial )
  • Bimbingan Ketrampilan
  • Permakanan
  • Rekreasi
  • Pengasramaan
  • Pemakaman
  • Menjalin kemitraan dengan Instansi lain ( yang peduli dengan lanjut usia di panti )

Tahap Pasca Pelayanan

  1. Evaluasi
  2. Terminasi ( diambil keluarga/meninggal dunia )
  3. Rujukan
  4. Bimbingan Lanjut

Kerja sama

  1. Instansi terkait ( Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dll )
  2. Dunia Usaha ( Perusahaan )
  3. Organisasi Sosial / LKS
  4. Organisasi Kemasyarakatan
  5. Dunia pendidikan ( Akper, Sekolah Tinggi Ilmu Agama  dll )

Persyaratan Masuk UPT PSRLU Mustika Dharma

  1. Usia 60 tahun ke atas
  2. Ada Surat keterangan  Miskin/Tidak mampu dari Desa/ Kel
  3. Sehat Jasmani dan Rohani dengan Surat Keterangan Dokter
  4. Membuat Pernyataan ( dari pihak keluarga dan calon penerima pelayanan )
  5. Wajib  Ada BPJS
  6. Ada KTP dan KK ( asli )
  7. Orang terlantar  wajib  ada surat keterangan dari instansi terkait (Dinas Sosial Propinsi/Kabupaten )