Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial yang merupakan bagian integral Pembangunan Nasional dan Daerah memiliki penanganan secara  khusus   terhadap  pembangunan lainnya

Karateristik setiap  masing-masing program memiliki tingkat pelaksanaan yang berbeda-beda, dengan tujuan akhir yang disesuaikan dengan kemampuan dasar kelompok sasaran penyandang masalah.

  • Permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyim-pangan perilaku, keterpencilan, korban bencana dan tindak kekerasan
  • Masalah yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pembangunan Kesejahteraan Sosial. Oleh sebab itu penanganan permasalahan sosial harus terarah dan fokus melalui dinas teknis yang khusus menangani masalah sosial.

Unit Pelaksana Panti Sosial Anak yang selanjutnya disebut UPT Panti Sosial Anak (PSA) adalah Unit Pelaksana Operasional Yang Melaksanakan Kegiatan Teknis di Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak.

Sebagai Lembaga Penyelenggaraan Kesejah-teraan Sosial Yang Selanjutnya Disingkat (LPKS)

Sebagai Program Kesejahteraan Sosial Anak Yang Selanjutnya disingkat (PKSA)

Landasan Hukum

  • žUndang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  • žPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  • žPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  • Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran daerah Provinsi kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 18), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  • Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor  Tahun 2016 yang mengatur tentang, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
  • Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Sosial Anak

Kebijakan Umum

žKebijakan-kebijakan umum Dinas Sosial yang meliputi perencanaan, perumusan, fasilitasi, dukungan dan alokasi sumber daya prosensial di bidang Pembangunan Kesejahterasan Sosial

žKesejahteraan Sosial Adalah Suatu Tata Kehiduapan dan penghidupan Sosial baik Material maupun spritual yang meliputi diantaranya :

  • Rasa Keselamatan, Kesusilaan dan keten-teraman Bhatin.
  • Pemenuhan kebutuhan Jasmani dan Rohani sebaik baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjungi tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

ž

Tugas Dan Fungsi

Tugas

žUPT Panti Sosial Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis tertentu di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

žUntuk melaksanakan fungsi Penyusunan program kerja di lingkungan UPT Panti Sosial Anak ;

  • Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur, umum pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Panti Sosial Anak
  • Pelaksanaan kegiatan teknis di bidang rehabilitasi sosial anak
  • Pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan sosial anak
  • Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penerimaaan, asessment, bimbingan sosial, bimbingan fisik, bimbingan ketrampilan serta bimbingan lanjutan
  • Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak
  • Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang rehabilitas sosial anak
  • Pelaksanaan tugas lain di bidang rehabilitas sosial anak yang diserahkan Kepala dinas.

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak

Tugas dan Fungsi

  • žPenyusunan program kerja Seksi Rehabilitasi Sosial Anak
  • žPengumpulan dan pengolahan bahan di bidang rehabilitasi sosial anak
  • Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus
  • žPelaksanaan kegiatan teknis operasional penyuluh anak sosial
  • Pelaksanaan pelayanan penerimaaan, asesment, bimbingan sosial, bimbingan fisik dan bimbingan ketrampilan terhadap anak berhadapan dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindugan khusus sehingga mereka dapat hidup layak secara wajar di dalam masyarakat
  • Pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Sosial Anak
  • Pemberian saran dan pertimbangan berkenaaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional seksi rehabilitasi anak.
  • Pelaksanaan tugas lain di bidang rehabilitasi sosial anak yang diserahkan oleh kepala UPT.ž

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial

Persyaratan

Permensos Nomor 9 Tahun 2015 tentang pedoman rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum (Bab II Persyaratan Pasal 4 angka 1 s/d 3)

  1. Rehabilitasi Sosial ABH ditujukan kepada :
    • Anak  yang belum berusia 12 (dua belas) Tahun melakukan tindakan pidana atau diduga melakukan tindakan pidana.
    • Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan
    • Anak yang telah mendapatkan penetapan deversi ; atau
    • Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki ketentuan hukum tetap.

2. Anak sebagaimana pada ayat (1) huruf b dengan status titipan penegak hukum.

3. Dalam hal belum terdapat lembaga kesejahteraan sosial anak, Anak Korban dan Anak Saksi dapat di Rehabilitasi Sosial di LPKS

Pasal 5 angka (2) Persyaratan Penerimaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi :

  1. Surat penempatan dari penyidik Anak
  2. Hasil keputusan musyawarah antara Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional
  3. Berita acara serah terima penempatan; dan
  4. Surat pernyataan bersama mengenai keamanan dan pengawasan Anak yang ditempatkan di LPKS.

Seksi Pelayanan Sosial Anak

Tugas dan Fungsi

žSeksi Pelayanan Sosial Anak  mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Anak terlantar yang meliputi penerimaan, assesmen, bimbingan sosial, bimbingan fisik, penyaluran sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat serta menyiapkan laporan pelaksanaan tugas.

  • Penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Sosial Anak
  • Pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pelayanan sosial anak
  • Pelaksanaan kegiatan teknis operasional  kesejahteraan sosial bagi anak terlantar
  • Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan  sosial anak
  • Pelaksanaan kegiatan teknis operasional penerimaaan, assesment, bimbingan sosial, bimbingan fisik dan bimbingan ketrampilan dan memberikan bimbingan lanjutan serta penyaluran terhadap anak terlantar sehingga mereka mampu melaksanakan fungsi sosialnya daam masyarakat
  • Pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Sosial Anak
  • Pemberian saran dan pertimbangan berkenaaan dengan pelaksanaan tugas teknis operasional seksi pelayanan sosial anak.
  • Pelaksanaan tugas lain di bidang rehabilitasi sosial anak yang diserahkan oleh kepala UPT.

Program Seksi Pelayanan Sosial Anak

Standar Pelayanan Pengasuhan

(Permensos RI Nomor 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengsuhan Anak untuk LKSA  Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

žPendekatan Awal

  • Pendekatan awal merupakan tahapan pertama untuk menemukan kesusaian antara kebutuhan anak dan keluarga terhadap pengasuhan, dengan pelayanan yang tersedia di komunitas ataupun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

     

    žPenerimaan Rujukan
  • Kontak awal anak atau keluarga dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dapat dilakukan melalui :

    •  

       Rujukan dari keluarga dan kerabat

    • Rujukan dari Anggota Komunitas

    • Rujukan dari pihak yang memiliki kewenangan seperti Kepolisian, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan Dinas Sosial/Instansi Sosial

    • Rujukan dari lembaga yang memberi pelayanan pada anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Sekolah, Posyandu

    • Anak dan keluarga datang sendiri.

Program Kesejahteraan Sosial Anak Pelayanan Pengasuhan

( Permensos RI Nomor 16 A /HUK/2010 Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak Pelayanan Pengasuhan

  • žKeteria

Penerimaaan Program Sasaran PKSA dipro-ritaskan kepada anak-anak yang memiliki kehidupan yang layak secara kemanusiaan dan memeliki kreteria masalah sosial seperti : kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keter-pencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, ekploitasi dan diskriminasi.

  • Sasaran penerimaan manfaat dibagi dalam 5   (lima) Kelompok, diantaranya meliputi :
    1. Anak terlantar/tanpa asuhan orang tua (6-18 tahun), meliputi  anak yang mengalami perlakuan salah dan terlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
    2. Anak terpaksa bekerja di jalanan (6-18 Tahun), meliputi anak yang rentan bekerja dijalanan, anak yang bekerja di jalanan, anak yang bekerja dan hidup di jalanan.