Sun. Dec 8th, 2019

Profil Badan Publik

PROFIL DINAS SOSIAL PROPINSI KALIMANTAN BARAT

DASAR HUKUM

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat disadarkan pada :

  1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
  2. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

VISI DAN MISI

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, peran Dinas Sosial adalah mendukung Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat yang tertuang dalam Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019–2023, yaitu :

Visi :

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan “.

Misi :

Dari 6 (enam) Misi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023, Misi yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat adalah Misi ke 4 yaitu :

 Mewujudkan masyarakat sejahtera “

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

  1. TUGAS

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur   melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugaspembantuan di bidang sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

  1. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan program kerja di bidang sosial;
  2. perumusan kebijakan di bidang sosial;
  3. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
  4. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
  6. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
  7. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

  • Kepala Dinas
  • Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Aparatur
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  3. Sub Bagian Rencana Kerja dan Monev
  • Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
  1. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Sosial Masyarakat
  2. Seksi Pembinaan Komunitas Adat Terpencil dan Pekerja Sosial
  3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan
  • Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
  1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
  2. Seksi Jaminan Sosial
  3. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
  • Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Anak Terlantar
  2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan NAPZA
  3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
  • Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin, terdiri dari :
  1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan
  2. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan
  3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Daerah Tertentu (daerah perbatasan, pesisir dan pulau-pulau terluar)

Dalam melaksanakan urusan bidang sosial, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu :

  1. UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Provinsi Kalimantan Barat di Ketapang yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Provinsi Kalimantan Barat.
  2. UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat di Kubu Raya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat.
  3. UPT Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

  • Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
  • Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Provinsi Kalimantan Barat

  • Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat

  • Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat

JUMLAH PEGAWAI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh 123 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian :

  1. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 86  orang
  2. UPTPanti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 9  orang
  3. UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 10  orang
  4. UPT Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 18   orang

POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

Selain SDM Kesejahteraan Sosial yang berstatus PNS, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat juga didukung oleh SDM dengan status non PNS atau pendamping sosial berbasis masyarakat yang disebut Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perseorangan maupun yang berbentuk kelembagaan dan tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota. SDM Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat ini bertugas membantu kegiatan teknis di masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut :

  1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 174 orang
  2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 1.721 orang
  3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 668 orang
  4. Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) sebanyak 17 orang
  5. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 202 lembaga
  6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga sebanyak 14 lembaga
  7. Family Care Unit sebanyak 1 lembaga
  8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat sebanyak 20 lembaga
  9. Karang Taruna sebanyak 754 lembaga
  10. Forum CSR Kesejahteraan Sosial
  11. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 718 orang

PROGRAM dan KEGIATAN PRIORITAS

Program dan Kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyelenggaraan kesejaheraan sosial meliputi :

  1. Program Pemberdayaan Sosial yang meliputi kegiatan :
    • Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
    • Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
    • Pemberdayaan Bantuan Orsos/LSM.
    • Penertiban Sumbangan dan Undian.
  2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang meliputi kegiatan :
    • Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
    • Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
    • Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak
    • Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
    • Penyuluhan Korban Penyalahgunaan NAPZA
  3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan :
    • Pemulangan Orang Terlantar
    • Penyaluran Bantuan Logistik dan Shelter
    • Keserasian Sosial Daerah Rawan Konflik
    • Pendataan Korban Bencana dan Pasca Bencana
    • Pembinaan dan Pengendalian Program PKH
    • Penyuluhan Sosial
  4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dengan kegiatan :
    • Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan
    • Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan
    • Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pesisir
    • Pemberdayaan Fakir Miskin Perbatasan Antar Negara dan Daerah Tertentu
    • Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh.