Rakorda Penanganan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

Selasa, 26 November 2019

Peredaran Narkoba di Indonesia merupakan sesuatu hal bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak yang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah korban penyalahguna atau pencandu narkoba secara signifikan serta pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin massif jaringan sindikatnya. Demikian ungkapan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Yuline Marhaeni, S.Sos, M.Si pada saat memberikan pengarahan di acara Rapat Koordinasi Daerah Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Napza  di Hotel Gajahmada Pontianak.

Lebih lanjut, Yuline Marhaeni mengatakan bahwa Angka korban penyalahgunaan NAPZA sedikit mengalami fluktuasi, namun jumlahnya masih sangat besar dan membahayakan. Berdasarkan survey BNN dan Pusat penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, prevalensi penyalahgunaan NAPZA pada 2014 sebesar 2,18 persen dari total penduduk, atau 4 juta jiwa lebih, sedangkan pada 2017 angka ini menurun menjadi 1,77  persen atau 3,3 juta jiwa.

Selanjutnya pada 2014, angka kematian akibat  NAPZA mencapai 12.044 orang atau 33 orang perhari. Sedangkan pada 2017 menjadi 11.071 orang atau 30 orang perhari. Namun kerugian negara akibat NAPZA meningkat dari Rp. 63,1 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp. 84,7 triliun pada tahun 2017.

Selanjutnya dikatakan bahwa Kementerian Sosial sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menerima mandat dalam melakukan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan NAPZA saat ini memiliki tiga pusat rehabilitasi sosial dan 161 IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor dan mitra swasta binaan Kemensos RI untuk rehabilitasi sosial dengan jumlah penerima manfaat di tahun 2018 sebanyak 19.000 orang. Jumlah ini belum seberapa dibandingkan dengan korban penyalahgunaan NAPZA di Indonesia.

Khusus lembaga Rehabilitasi Sosial di Kalimantan Barat, terdapat 1 (satu) IPWL milik Kementerian Sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yaitu IPWL Teratai Khatulistiwa  dan 4 (empat) mitra binaan yaitu RBM Bumi Khatulistiwa Pontianak, Pontianak Plus, LSM Merah Putih Singkawang dan RBM Kota Juang Melawi.

Jalil Muhammad, SH selaku Ketua Panitia Rakorda dalam laporannya pada saat pembukaan Rakorda menyatakan bahwa maksud dilaksanakannya Rakorda adalah untuk membangun pemahaman dan persepsi yang sama bahwa Narkoba secara faktual menjadi ancaman dan musuh bersama kita, dan semua pihak harus memperkuat komitmen untuk mencegah peredaran gelap Narkoba dan sekaligus merehabilitasi sosial pengguna Narkoba di Provinsi Kalimantan Barat.Sedangkan tujuan diselenggarakannya Rapat Koordinasi agar peserta rakor dapat mensosialisasikan di lingkungan dan daerahnya masing-masing tentang bahaya narkoba serta upaya pencegahan dan rehabilitasi sosial melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ada.

Acara Rakorda ini berlangsung selama satu hari di ikuti oleh Dinas/Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota se Kalbar serta segenap IPWL yang ada di Kalimantan Barat.

Narasumber dalam kegiatan tersebut selain Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat juga berasal dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Sekretaris P4GN Provinsi Kalimantan Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *