Fri. Nov 22nd, 2019

Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pemulangan WNI Migran dan Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO)

Selasa, 5 Nopember 2019, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat telah menyelenggaran Rakor Lintas Sektor Pemulangan Warga Migran Korban Perdagangan Orang pada tanggal 4 – 5 Nopember  2019 di Hotel Orchardz Jln. Gajahmada Nomor 89 Pontianak.

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI, Bapak Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Yuline Marhaeni, S.Sos, M.Si Selaku Narasumber Rakor Lintas Sektor Pemulangan WNI Migran dan Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO)

 

Jalil Muhammad, SH Kabid Rehabilitasi Sosial selaku Ketua Panitia Rakor menyampaikan bahwa Rakor lintas sector dilaksanakannya dalam rangka untuk membangun sinergisitas antar lintas sektor di tingkat Provinsi dan jajaran pelaksana fungsi sosial di Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan penanganan pemulangan WNI-M KPO /PMI Bermasalah ke daerah asal.

Rakor dimaksud diikuti oleh Dinas/Intansi terkait di tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan total peserta sebanyak 30 orang. Narasumber dalam kegiatan Rakor tersebut yaitu Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI (Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si), Biro Kesra Setda Prov. Kalbar (Rudi Efendi, A.Ks, M.Si), dan Kepala BP3TKI Pontianak (Erwin Rachmat, S.IK) serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat (Yuline Marhaeni, S.Sos, M.Si).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat (Yuline Marhaeni, S.Sos, M.Si) dalam paparannya menyatakan bahwa Sampai dengan akhir bulan Oktober Tahun 2019 tercatat data WNI-M KPO yang datang dan dipulangkan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat ke daerah asal sebanyak 2. 480 orang dengan rincian untuk WNI-M KPO dari Luar Kalimantan Barat sebanyak 1.355 orang (55 %) dan dari dalam wilayah Kalimantan Barat sebanyak 1.125orang (45 %).

Selain itu, dinyatakan pula bahwa Pemulangan WNI-M KPO Tahun 2019 dari Luar Kalimantan Barat sampai saat ini penanganannya lancar dan tertib yang mana pembiayaan sepenuhnya dibebankan pada APBN khususnya melalui DIPA Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial RI.

Namun untuk pemulangan WNI-M KPO di dalam Wilayah Kalimantan Barat perlu sinergisitas antara Provinsi dan Kabupaten/kota daerah asal Pekerja Migran untuk menganggarkan biaya pemulangannya.

Peserta Rakor Lintas Sektor Pemulangan WNI Migran dan Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO) Berfoto Bersama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *