Sat. Jan 25th, 2020

Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

Rapat koordinasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Untuk tahun 2019 Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 29 Mei 2019, di Hotel Gajah Mada Pontianak, Rapat koordinasi ini diikuti oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kota se Kalimantan Barat, Kepala Dinas Sosial/instansi Sosial Kabupaten Kota Se Kalimantan Barat dan Para Koordinator PKH Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dan Peserta Provinsi dari Bappeda, Dinas Dikbud, Kanwil Agama, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, BPS, Bank Himbara (BNI, BRI dan Bank Mandiri) serta dari unsur Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat jumlah peserta sebanyak 62 Orang. Kegiatan ini menggunakan Dana Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

Maksud Kegiatan Rapat Koordinasi tingkat Provinsi Kegiatan Rapat Koordinasi tingkat  provinsi dimaksudkan untuk membangun koordinasi yang harmonis antar instansi penyelenggara PKH, sekaligus mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan menyepakati tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai peran dan kedudukannya. Sedangkan

Tujuannya adalah :

1)   Agar masing-masing instansi penyelenggara Program Keluarga Harapan, memahami tugas dan perannya.

2)   Agar koordinasi antar instansi penyelenggara Program Keluarga Harapan terjalin dengan baik.

3)   Agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan di daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sebagai nara sumber Kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 adalah  :

1)   Kementerian Sosial  RI,

2)   Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, dan

3)   Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan Rapat koordinasi ini dibuka oleh Kepala dinas sosial Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan dengan Penjelasan tehnis oleh Panitia dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019.

Selanjutnya paparan dari para nara sumber dimulai dari Bapak Heru Cahyono, A,Ks, dari Kementerian Sosial RI, Bapak Anselmus, S.Sos Dari Bappeda Provinsi dan Oleh Bapak Hendro Dwi Wicaksono, S.Sos  dilanjutkan dengan Diskusi.

Hasil diskusi diantaranya yaitu :

  1. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan usulan kepada Kementerian Sosial RI agar menerbitkan Petunjuk Teknis Graduasi Sejahtera Mandiri sebagai rujukan bagi daerah dalam rangka melaksanakan Graduasi Sejahtera Mandiri KPM PKH.
  2. Setiap masalah dalam penyaluran bantuan sosial PKH yang dihadapi daerah agar disampaikan secara resmi melalui surat ke Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI sehingga dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
  3. Berkenaan dengan data KPM PKH pada posisi desil 4 dan 4+, setelah mendapatkan data BNBA KPM PKH tersebut dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI agar segera dilakukan proses validasi sebagai dasar untuk proses graduasi.
  4. Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan SDM PKH harus melakukan sosialisasi dan edukasi bantuan sosial secara terus menerus kepada KPM PKH.
  5. Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Himbara melakukan koordinasi mengenai data KPM BPNT yang beririsan dengan KPM PKH agar tidak terjadi rekening yang bermasalah.

Acara rapat kordinasi Program Keluarga Harapan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat ditutup oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *